DPRD Bangka Barat Minta Operasional Kapal Isap Produksi Dihentikan
Penulis: Triyani
TVRINews, Bangka Barat
Berikut adalah artikel dengan fokus pada pernyataan dan sikap DPRD, khususnya dari Anggota Komisi I, Amin:
DPRD Bangka Barat Minta Operasional Kapal Isap Produksi Dihentikan
Aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, menuai sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Amin, anggota Komisi I DPRD Bangka Barat, secara tegas meminta agar operasional kapal tersebut segera dihentikan karena dinilai mengancam kelangsungan hidup masyarakat pesisir.
Menurut Amin, sebanyak 80 persen warga Desa Air Nyatoh menggantungkan hidup dari hasil laut. Mereka bukan mencari kekayaan, melainkan berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka.
"Sebanyak 80 persen warga di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka tidak mencari kekayaan, hanya berusaha menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Jika limbah dari kapal isap ini tidak segera dihentikan, maka akan mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir," tegas Amin.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh KIP, terutama pencemaran laut dan rusaknya habitat biota laut seperti tembilok, yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat, terutama perempuan dan ibu rumah tangga.
Menurut laporan warga dan nelayan, lumpur sisa penambangan telah menutupi lubang-lubang tempat hidup tembilok, sehingga biota tersebut sulit ditemukan.
Penurunan hasil tangkapan nelayan terjadi secara drastis sejak kapal mulai beroperasi, bahkan dalam waktu singkat sekitar satu minggu.
Amin mendesak pemerintah daerah, termasuk Bupati Bangka Barat terpilih Markus, untuk segera mengambil langkah konkret.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan keresahan warga dan harus berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta ekonomi masyarakat lokal.
"Kita tidak boleh membiarkan aktivitas tambang yang merugikan masyarakat terus berlangsung. Pemerintah daerah harus hadir dan memberikan perlindungan kepada nelayan," ujarnya.
Mereka berharap ke depan, kebijakan yang diambil pemerintah lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian warga pesisir.
Baca Juga: DPR RI dan Kemenparekraf Gelar Sosialisasi Event Wisata Budaya di Sidoarjo
Editor: Redaktur TVRINews