
Infrastruktur Buruk Hambat Penanganan Kemiskinan dan Stunting di NTT
Penulis: Thomy Mirulewan
TVRINews, Kupang
Keterbatasan infrastruktur, khususnya di sektor sumber daya air, jalan, dan perumahan layak huni, menjadi hambatan utama dalam penanganan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, Beny Nahak, dalam keterangan pers di Kupang, Jumat, 23 Mei 2025.
"Persoalan berat yang kita hadapi di daerah ini adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur yang baik, terutama di bidang sumber daya air, prasarana jalan, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat agar bisa menyelesaikan masalah seperti stunting dan kemiskinan," ujar Beny.
Ia menyebutkan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan permukiman di NTT masih jauh dari standar nasional.
Kondisi jalan provinsi, misalnya, menurun dari 75 persen kondisi baik menjadi hanya 65 persen. Sementara itu, jalan nasional yang dikelola pemerintah pusat sudah mencapai lebih dari 95 persen kondisi baik.
“Di NTT, kita juga menghadapi kondisi jalan kabupaten dan kota yang rusak berat. Jalan provinsi ada sekitar 2.000 kilometer, sementara jalan kabupaten mencapai sekitar 19.000 kilometer, dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi dari jalan provinsi dan nasional,” ucap Beny.
Lebih lanjut, Beny menekankan bahwa tantangan ini tidak mungkin diatasi oleh pemerintah daerah sendiri. Selain jalan, persoalan rumah tidak layak huni juga menjadi kendala besar dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Saat ini masih terdapat puluhan ribu warga yang tinggal di permukiman tidak layak huni. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Beny.
Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam waktu dekat Dinas PUPR NTT akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Balai Kementerian PUPR di wilayah NTT.
Rapat ini bertujuan menyatukan langkah dalam mempercepat penanganan infrastruktur secara kolaboratif.
“Target kita lima tahun ke depan adalah tercapainya penanganan infrastruktur yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam mengatasi kemiskinan dan stunting,” tutur Beny.
Baca Juga: Han Jwa Diana Resmi Jadi Tersangka Penggelapan Ijazah Karyawan, 108 Dokumen Disita
Editor: Redaktur TVRINews
