Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Lampung Duduk Lesehan Bersama Massa Aksi
Penulis: Agus M Hakim
TVRINews, Lampung
Suasana unjuk rasa ribuan massa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 1 September 2025 berlangsung berbeda dan kondusif.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turun langsung menemui para pengunjuk rasa.
Mereka memilih duduk lesehan di tengah massa untuk mendengarkan aspirasi dan berdialog terbuka. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar beserta sejumlah tokoh agama dan adat juga turut hadir, menunjukkan komitmen bersama untuk membuka ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
Kehadiran para pejabat awalnya disambut teriakan protes. Namun, suasana berangsur kondusif setelah Gubernur Rahmat dan rombongan menyampaikan niat tulus untuk menampung dan menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke pemerintah pusat.
“Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami turun ke sini untuk mendengarkan semuanya,” ujar Gubernur Rahmat di hadapan massa.
Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa dari Aliansi Lampung Melawan menyampaikan 10 poin tuntutan.
Beberapa di antaranya menuntut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral, serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Gubernur Rahmat mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai dan berkomitmen akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan permintaan maaf atas insiden di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.
“Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, saya memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa itu. Kami akan terus berbenah agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
Ia juga meminta dukungan agar proses pengusutan kasus tersebut berjalan transparan dan hasilnya segera diumumkan ke publik. Pernyataan itu disambut tepuk tangan ribuan massa sebagai bentuk apresiasi atas sikap terbuka kepolisian.
Setelah dialog berlangsung sekitar dua jam, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.00 WIB. Situasi tetap aman dan kondusif tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya aksi.
Kehadiran pimpinan daerah dan aparat keamanan untuk berdialog langsung dengan massa dinilai sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan publik.
Aksi ini menjadi contoh harmonisasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi secara damai.
Editor: Redaktur TVRINews