Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Me Hoa
Penulis: Mulyo Widodo
TVRINews, Bangka Belitung
Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengecam keras kembali terjadinya dugaan kekerasan di lingkungan pondok pesantren (ponpes) di wilayah tersebut. Merespons insiden yang terus berulang, legislatif mendorong dilakukannya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis asrama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Me Hoa, menegaskan bahwa audit sistem sangat mendesak dilakukan demi menjamin keamanan dan keselamatan para santri.
Ia mensinyalir, banyak kasus kekerasan di lingkungan pesantren yang tidak terungkap ke publik. Hal ini diduga karena minimnya keberanian korban atau pihak keluarga untuk melapor.
"Audit ini serius karena ini kejadian sudah banyak sekali, parah sekali ya. Kita memikirkan, kita sayang sama ponpes ini karena ada 1.300 santri baik laki-laki maupun perempuan. Pengurusnya ini yang harus diganti karena kalau tidak diganti tidak akan ada perubahan," ujar Me Hoa dalam keterangannya, dikutip Kamis, 16 April 2026.
Ia menambahkan, meski izin operasional pesantren merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan karena lembaga tersebut beroperasi di wilayah hukum Bangka Belitung.
Sebagai langkah konkret untuk memperketat pengawasan, Me Hoa mendesak pihak pengelola pesantren untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di area-area strategis. Menurutnya, teknologi adalah solusi efektif untuk menutup celah terjadinya kekerasan yang sulit terpantau secara fisik.
"Kami minta itu dipasang CCTV yang cukup banyak. Kalau kita tidak berdaya pengawasan 24 jam, CCTV-lah yang menolong kita, membantu kita, dan rubah sistem. Kalau sistemnya tidak dirubah, tidak akan (berubah)," tegasnya.
Selain mendorong audit internal oleh Kemenag dan perombakan manajemen di tingkat pesantren, DPRD Babel juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ia meminta semua pihak mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan kepada pihak kepolisian.
Penegakan aturan yang tegas dan transparansi sistem dinilai menjadi kunci utama agar pondok pesantren kembali menjadi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi generasi muda di Bangka Belitung.
Editor: Redaksi TVRINews