Danau Toba. (Dok: wikipedia)
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Geopark Kaldera Toba, yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp), telah mendapat peringatan "kartu kuning" dari UNESCO pada September 2023 terkait dengan pengelolaan dan keberlanjutan kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), telah merespons serius peringatan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam tenggat waktu dua bulan yang diberikan.
Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kemenpar, Bambang Cahyo Murdoko, mengungkapkan bahwa peringatan tersebut menjadi perhatian besar karena status UGGp adalah simbol penting bagi pengakuan internasional, yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
"Kami serius menangani hal ini agar Toba bisa terus berkembang sesuai dengan standar internasional," tegas Bambang dalam keterangan yang diberikan melalui pesan singkat kepada tvrinews.com, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pulau Wetar, BMKG Pastikan Tidak Ada Potensi Tsunami
Dalam peringatan tersebut, UNESCO memberikan empat rekomendasi utama untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Rekomendasi tersebut mencakup diversifikasi cerita geologi, identifikasi warisan alam dan budaya, serta peningkatan visibilitas geopark melalui panel interpretasi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan jejaring antar-geopark Indonesia dan pelatihan menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat pengelolaan kawasan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpar telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2024 untuk memperkuat struktur pengelolaan kawasan. Sebagai bagian dari upaya perbaikan ini, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark telah dilantik pada Februari 2025 dan saat ini sedang menyusun laporan persiapan untuk revalidasi Toba Caldera sebagai UNESCO Global Geopark.
Azizul Kholistelah, General Manager Badan Pengelola Toba Caldera, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah perbaikan secara progresif sesuai dengan rekomendasi UNESCO, dan saat ini tengah mempersiapkan laporan untuk revalidasi.
"Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa semua rekomendasi UNESCO dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu," ujar Azizul.
Namun, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah pendidikan masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan kawasan Toba sebagai destinasi wisata global. Menanggapi hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa Kemenpar telah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara intensif, terutama sejak Danau Toba ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas.
Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat menjadi kunci untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan Geopark Kaldera Toba, sekaligus memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan yang berdampak positif bagi perekonomian lokal.
Editor: Redaktur TVRINews