
Penulis: Kristiono
TVRINews, Sidoarjo
Pengembangan kawasan industri kecil dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menata aktivitas industri agar tidak bercampur dengan kawasan permukiman.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat meninjau kawasan industri kecil di desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

BHS menjelaskan kawasan industri tersebut memiliki luas sekitar 80 hektare dan mampu menampung sekitar 130 pelaku usaha industri kecil.
Menurutnya, konsep kawasan ini sangat potensial karena terintegrasi dengan fasilitas perbengkelan modern yang dapat mendukung kegiatan produksi industri kecil.
“Kawasan industri kecil ini sangat bagus. Apalagi terintegrasi dengan perbengkelan modern yang bisa mendidik tenaga kerja sekaligus membantu pembuatan peralatan produksi bagi industri kecil yang ada di kawasan ini,” kata BHS, Senin 9 Maret 2026.
Ia menilai fasilitas tersebut dapat mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sektor industri.

Selain itu, BHS menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kawasan industri kecil melalui kebijakan insentif, khususnya terkait biaya energi bagi para pelaku industri.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih, terutama dalam bentuk insentif seperti harga listrik, gas, hingga BBM yang lebih murah. Industri yang berada di kawasan industri harus mendapat perlakuan khusus agar bisa berkembang,” ujarnya.
Menurut BHS, jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo diperkirakan mencapai puluhan ribu unit, sehingga membutuhkan fasilitas kawasan industri yang memadai agar aktivitas produksi dapat berjalan lebih tertata dan efisien.
“Industri di Sidoarjo jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai puluhan ribu. Ini perlu difasilitasi agar mereka mengetahui bahwa kawasan industri ini memiliki peralatan yang bisa membantu pembenahan peralatan produksi mereka,” tambahnya.
BHS juga menyoroti masih adanya sejumlah pelaku industri yang mengalami kesulitan membayar sewa lahan di kawasan industri tersebut. Ia berharap ada solusi dari pemerintah, termasuk dukungan dari Kementerian Perindustrian dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau produksinya masih bagus, mereka bisa memanfaatkan KUR. Pinjaman sampai Rp100 juta tanpa agunan bisa menjadi solusi agar industri kecil ini tetap berjalan dan tidak mati,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Elok Syafrida, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melayani kebutuhan jasa produksi bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), meski dengan keterbatasan peralatan.
“Sampai hari ini kami masih menerima berbagai jasa dari IKM industri. Walaupun mesin yang kami miliki terbatas, kami berusaha semaksimal mungkin agar hasil yang diharapkan pelaku usaha bisa terpenuhi,” kata Elok.
Ia menambahkan mayoritas pengguna layanan berasal dari pelaku industri lokal Sidoarjo, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari luar daerah.
“Mayoritas memang dari industri lokal Sidoarjo, tetapi ada juga dari luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kami,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo, Nuring, berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat, khususnya terkait bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha.
“Kami berharap dengan kunjungan ini ada perhatian dari Kementerian Perindustrian, terutama bantuan hibah permesinan, khususnya untuk fasilitas packaging dan kemasan,” katanya.
Nuring juga mengajak para pelaku IKM di Sidoarjo untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di UPT Mamin dan Kemasan guna meningkatkan kualitas produk, khususnya dalam pengolahan pangan dan pengemasan.
“Kami membuka layanan bagi IKM yang ingin memanfaatkan fasilitas pengolahan pangan dan packaging. Harapannya para pelaku usaha bisa mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan bekerja sama dengan pabrikan lain,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
