Penulis: Thomy Mirulewan
TVRINews, NTT
Aliansi Ekspedisi Lembata (AXEL) bersama Forum Parlemen Jalanan Lembata (FORMALEN) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lembata sebagai bentuk protes atas terhentinya layanan bongkar muat kendaraan roda empat di Pelabuhan Ferry sejak November 2025.
Aksi yang diikuti ratusan peserta tersebut menyoroti dampak serius terhadap perekonomian daerah. Terhentinya aktivitas pelabuhan dinilai telah menghambat distribusi barang dan jasa, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menurunkan pendapatan pelaku usaha, khususnya di sektor ekspedisi.
Koordinator Umum aksi, Ciprianus Pito Lerek, menegaskan bahwa Pelabuhan Ferry merupakan infrastruktur vital bagi masyarakat Lembata.
“Vakumnya layanan bongkar muat telah menghambat mobilisasi barang dan jasa serta memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Pelabuhan ferry adalah urat nadi perekonomian masyarakat Lembata. Kami mendesak pemerintah segera menghadirkan solusi konkret,” tegas Ciprianus.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, didampingi Wakil Bupati Muhamad Nasir, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah daerah, kata Bupati, telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak ASDP, serta para pelaku usaha.
“Kami tidak tinggal diam. Pemerintah daerah terus berupaya maksimal mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Apa yang kami lakukan saat ini disesuaikan dengan kemampuan yang ada, baik dari sisi teknis maupun fiskal,” ujar Bupati.
Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis, birokrasi, maupun keterbatasan fiskal daerah. Selain itu, terdapat kekhawatiran dari pihak operator kapal terkait risiko kerusakan dermaga yang dapat berdampak pada aspek keselamatan dan sanksi operasional.
“Karena itu, kami mendorong dilakukannya uji coba sandar sebagai langkah awal pemulihan layanan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan operasional,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama perwakilan massa aksi telah melakukan dialog dan menyepakati langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Melaksanakan uji coba sandar kapal ferry di Dermaga Pelabuhan Ferry Waijarang pada 9 April 2026.
2. Apabila uji coba pertama tidak berhasil, akan dilakukan uji coba alternatif di Pelabuhan Laut Lewoleba dengan koordinasi bersama pihak Syahbandar.
3. Apabila kedua opsi tersebut belum berhasil, pemerintah daerah akan mengkaji pembangunan kembali fasilitas pelengsengan guna mendukung operasional kapal ferry.
Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pemerintah Kabupaten Lembata mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan konstruktif.
“Kami berterima kasih atas penyampaian aspirasi yang tertib dan damai. Pemerintah berharap langkah-langkah yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan demi memulihkan layanan transportasi laut dan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutup Bupati.
Editor: Redaktur TVRINews