TVRINews, Fatuleu
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memilih Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lokasi master kontrol kegiatan monitoring konektivitas digital untuk wilayah prioritas pembangunan sejumlah provinsi yang menggunakan jaringan BTS USO.
Desa Kalali, yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Fatuleu Barat dengan Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Amfoang, sejak lama mengalami kesulitan akses komunikasi meski telah terpasang sejumlah menara, termasuk program BTS dari Kementerian Komdigit.
“Sejak dulu kami sangat sulit berkomunikasi dengan keluarga karena sinyal telepon di wilayah kami sangat terbatas. Kalau cuaca bagus, komunikasi bisa lancar, tapi saat cuaca buruk kami tidak bisa berkomunikasi dengan baik,” ungkap Fredrik Mona, tokoh masyarakat dari Dusun I, Desa Kalali, saat ditemui pada Kamis, 12 Juni 2025.
Menurutnya, sebelum kegiatan Komdigit digelar, masalah komunikasi di daerah ini sangat menyulitkan. Bahkan, anak-anak sekolah terpaksa berjalan kaki berkilo-kilo meter ke gunung untuk mencari sinyal agar bisa mengerjakan tugas sekolah.
“Sebelum ada kegiatan ini, sinyal telepon di sini memang sulit didapat. Anak-anak kami harus menempuh perjalanan jauh naik turun gunung supaya bisa dapat sinyal untuk mengerjakan tugas sekolah,” tambahnya.
Karena itu, sebagai desa pilihan dalam kegiatan Komdigit, masyarakat berharap sinyal tetap tersedia dan tidak hilang setelah kegiatan selesai.
“Harapan kami sinyal tetap ada sampai kapan pun. Jangan sampai setelah kegiatan ini berakhir, sinyal juga ikut hilang. Di sini sudah ada tiang tower milik Komdigit yang terpasang lama, meskipun sinyalnya belum maksimal,” harap warga setempat.
Perlu diketahui, Desa Kalali merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dengan kondisi geografis berupa gunung dan lembah. Selain jaraknya yang jauh, akses transportasi menuju dan dari desa ini juga sangat terbatas. Jalan aspal yang dibangun puluhan tahun lalu kini sudah rusak parah dan belum ada penanganan dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Mapala Biges Polman Desak Pemerintah Lindungi Raja Ampat dari Kerusakan Lingkungan
