Penulis: Bonny Pasandra
TVRINews, Palembang
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat mulai didorong percepatannya di berbagai daerah, termasuk di Kota Palembang. Namun di balik klaim kesiapan, persoalan klasik seperti status lahan dan kelengkapan administrasi justru menjadi titik krusial yang berpotensi menghambat realisasi program ini.
Hal ini mencuat dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, di Kantor Kementerian Sosial, Rabu, 1 April 2026.
Meski Palembang disebut sebagai salah satu daerah yang “siap”, Kemensos secara tegas mengingatkan bahwa kesiapan tersebut belum sepenuhnya final. Status lahan yang harus “clear and clean” menjadi syarat mutlak agar pembangunan tidak berujung pada persoalan hukum atau mangkrak di tengah jalan.
“Palembang ini salah satu kota yang cukup siap, tapi persoalan lahan harus dipastikan tidak bermasalah. Ini penting agar tidak menghambat ke depan,” ujar Robben Rico.
Isu ini menjadi perhatian, mengingat banyak proyek strategis nasional sebelumnya kerap tersendat akibat konflik lahan dan administrasi yang tidak tuntas sejak awal.
Di sisi lain, program Sekolah Rakyat sendiri digadang-gadang sebagai solusi agresif untuk menekan angka putus sekolah di kalangan masyarakat miskin ekstrem. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 juta per siswa setiap bulan, mencakup kebutuhan pendidikan hingga konsumsi.
Konsep yang diusung tidak main-main. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap, bahkan disebut akan mendekati standar seperti SMA Taruna Nusantara.
Namun, besarnya anggaran dan ambisi program ini juga memunculkan pertanyaan soal efektivitas dan ketepatan sasaran di lapangan.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga miniatur pengentasan kemiskinan,” tegas Robben.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang mengklaim telah menyiapkan lahan sekitar 6,7 hektare serta sejumlah dukungan infrastruktur. Namun, lahan yang berada di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang masih menggunakan skema pinjam pakai, sambil menunggu proses hibah.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu titik rawan yang perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kami sudah siapkan lahan dan infrastruktur pendukung. Administrasi seperti AMDAL dan analisis lalu lintas juga sedang diproses,” ujar Aprizal Hasyim.
Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan sekolah permanen ditargetkan dimulai pada Juni 2026 dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Program ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem (Desil 1 dan 2) yang selama ini paling rentan kehilangan akses pendidikan.
Namun demikian, pengamat menilai bahwa tantangan utama bukan hanya pada pembangunan fisik, melainkan memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek.
Tanpa penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan lahan, validasi data penerima, serta pengawasan anggaran, Sekolah Rakyat berisiko tidak mencapai tujuan utamanya: memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Editor: Redaktur TVRINews