Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jayapura
Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yanni bertemu dengan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Asosiasi GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) Indonesia Kota Jayapura di Kantor DPC Gerindra Kota Jayapura, Bucen Dua Entrop, Senin, 8 September 2025. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi para pengemudi Ojol di Papua.
Ketua Asosiasi GARDA Kota Jayapura, Djerry Curvianto Zaunga, menyebut ada tiga persoalan utama yang dikeluhkan pengemudi, yakni tarif, keamanan, dan zonasi.
“Kendala paling besar adalah tarif. Tarif di Papua masih disamakan dengan zonasi Sulawesi, padahal biaya hidup di Papua jauh lebih tinggi. Kami minta tarif disesuaikan dengan kondisi Papua, baik dari sisi geografis, tingkat kemahalan, maupun keamanan,” jelas Djerry dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 September 2025.
Ia juga menyoroti gesekan antara Ojol dan ojek konvensional akibat perebutan penumpang. Menurutnya, pengemudi Ojol harus lebih bijak agar tidak menimbulkan kecemburuan.
“Kita ini sama-sama cari makan, jadi sebaiknya hindari konflik,” tambahnya.
Djerry mengungkap perjuangan terkait tarif dan regulasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu melalui DPRD kota, DPRD provinsi, hingga Dinas Perhubungan, tetapi belum ada hasil.
Ia berharap pertemuan dengan Yanni dapat menghadirkan tindak lanjut nyata serta perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap pertemuan dengan Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yanni, kali ini ada tindak lanjut nyata, bukan sekadar pertemuan. Tetapi ada perhatian serius dari Presiden Pak Prabowo agar nasib pengemudi Ojol di Papua lebih baik,” harapnya.
Sementara itu, Yanni menegaskan pentingnya komunikasi dengan komunitas Ojol untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di Papua.
Ia meminta agar aspirasi disampaikan secara damai dan tidak terprovokasi ajakan demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan.
“Ojol adalah elemen penting dalam pergerakan ekonomi. Karena itu kita harus mencegah provokasi yang bisa merusak kedamaian, sebab Papua adalah tanah damai,” tegasnya.
Yanni juga berencana menggelar Coffee Morning bulanan bersama berbagai komunitas mulai Oktober mendatang agar aspirasi cepat tersampaikan dan dapat diteruskan ke pihak terkait.
Menanggapi soal tarif, ia meminta komunitas Ojol mengajukan surat resmi agar dapat diteruskan ke Kementerian Perhubungan.
“Tarif di Papua harus disesuaikan dengan tingkat kemahalan. Jika ini terwujud, dampaknya besar: angka pengangguran berkurang, kriminalitas turun, dan keamanan lebih terjaga,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi sikap damai komunitas Ojol dalam menyampaikan aspirasi. Menurut data, jumlah pengemudi Ojol di Papua mencapai lebih dari 2.000 orang, sehingga kebijakan yang tepat akan berdampak signifikan bagi masyarakat.
Menutup pertemuan, Yanni meminta doa dari seluruh komunitas Ojol agar proses sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilgub Papua berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi daerah.
Baca juga: Gubernur Pramono Ajak Banten-Jabar Sinergi Penuhi Kebutuhan Air Bersih Jabodetabek
Editor: Redaksi TVRINews