Penulis: Nisa Alfiani

---

TVRINews, Jakarta

Curah hujan tinggi yang terjadi sejak awal tahun menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut turut berdampak pada kawasan permukiman, termasuk perumahan yang sebelumnya diklaim bebas banjir oleh pengembang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat melalui media sosial terkait perumahan yang terendam banjir. Ia menyoroti lemahnya tanggung jawab sejumlah pengembang yang dinilai mengabaikan aspek tata ruang dan lingkungan.

Menurut Dedi, tidak sedikit warga membeli rumah dengan iming-iming kawasan nyaman dan bebas banjir. Namun kenyataannya, setelah dihuni, banjir justru kerap melanda kawasan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membiarkan pengembang yang menjual mimpi, tetapi meninggalkan masalah. Janjinya kawasan bebas banjir, nyatanya warga kebanjiran,” tegas Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Sabtu (24/1/2026).

Dedi memastikan Pemprov Jawa Barat akan mengambil langkah tegas terhadap pengembang yang tidak bertanggung jawab, terutama mereka yang terbukti memberikan informasi menyesatkan kepada konsumen.

“Kami akan bersikap tegas terhadap seluruh pengembang yang membangun perumahan tanpa tanggung jawab lingkungan. Tidak boleh lagi ada proyek yang laku di pasar, tapi meninggalkan penderitaan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain penindakan terhadap pengembang, Pemprov Jawa Barat juga akan mempercepat upaya pengendalian banjir melalui normalisasi dan pelebaran sungai, serta penertiban bangunan yang berdiri di bantaran sungai. Penataan ulang tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan juga menjadi fokus utama.

Dedi menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada kawasan persawahan, perkebunan, rawa, hutan, maupun bantaran sungai yang dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

“Kami sudah melakukan perubahan tata ruang di tingkat provinsi dan akan diikuti oleh bupati serta wali kota. Tidak ada lagi ruang bagi pembangunan permukiman di kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air,” tegasnya.

Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Bogor, Bandung Raya, Bekasi, dan Depok, Dedi mendorong perubahan pola pembangunan hunian. Ia mengusulkan pengembangan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang.

“Di kawasan padat penduduk, tidak ada pilihan lain selain membangun hunian vertikal seperti apartemen. Ini langkah paling realistis untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir yang terus berulang,” kata Dedi.

Pemprov Jawa Barat berharap langkah tegas ini dapat menjadi solusi menyeluruh dalam mengatasi persoalan banjir, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih hunian.

---

Editor: Redaksi TVRINews