Penulis: Riwandi
TVRINews- Martapura, Kalimantan Selatan
Perketat Pengawasan Tambang dan Kebun Usai Banjir
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah tegas merespons bencana banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan instruksi audit lingkungan menyeluruh terhadap seluruh sektor industri ekstraktif di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil guna mengevaluasi kembali daya dukung serta daya tampung lingkungan di Kalimantan Selatan, yang saat ini berada dalam kondisi kritis akibat luapan air yang merendam permukiman warga.
Penertiban Aktivitas Pembukaan Lahan
Dalam kunjungan kerjanya di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa (30/12), Hanif menegaskan bahwa proses verifikasi faktual akan menjadi prioritas utama. Penertiban ini menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perubahan bentang alam.
"Mulai hari ini, saya menginstruksikan penertiban total terhadap seluruh aktivitas pembukaan lahan di Kalimantan Selatan. Fokus utama kami adalah verifikasi faktual di lapangan, khususnya pada sektor pertambangan batu bara dan perkebunan," ujar Hanif di sela peninjauan lokasi terdampak Selasa 30 Desember 2025.
Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan pemerintah saat menangani krisis serupa di wilayah Sumatra dan Aceh.
Audit ini bertujuan untuk memastikan apakah aktivitas korporasi masih sesuai dengan regulasi perlindungan lingkungan atau telah melampaui ambang batas kemampuan alam dalam menyerap air.
Dukungan Pemerintah Daerah
Upaya pusat ini mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Syarifuddin, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan kesiapan daerah untuk bersinergi dalam proses audit lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
"Kami mendukung penuh langkah Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit terhadap seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel," kata Syarifuddin.
Penanganan Pengungsi
Selain agenda kebijakan, kunjungan ini juga difokuskan pada aspek kemanusiaan. Menteri LH dan jajaran Pemerintah Provinsi menyerahkan bantuan logistik kepada warga terdampak di Desa Bincau.
Berdasarkan Pantauan TVRINews di lapangan, sebagian warga, terutama kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak, telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Saat ini, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar difungsikan sebagai titik pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya tidak lagi memungkinkan untuk ditempati.
Editor: Redaksi TVRINews