Penulis: Kristiono
TVRINews, Sidoarjo
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Haryo Soekartono, meninjau langsung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Suko, Sidoarjo, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk selama bulan Ramadan.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan operasional layanan berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas makanan, kebersihan proses produksi, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.
“Saya hadir di SPPG Suko untuk melihat secara langsung kesiapan dalam melayani makan bergizi gratis. Di sini ada 6.000 penerima manfaat yang disiapkan setiap harinya,” ujar Bambang di sela peninjauan.
Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar upaya pemenuhan gizi bagi pelajar, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah. Di SPPG Suko saja, tercatat sedikitnya 47 tenaga kerja terserap dalam operasional harian, belum termasuk tenaga pendukung lainnya.
“Secara ekonomi ini sangat bagus karena menyerap banyak tenaga kerja. Bahan baku yang digunakan juga berasal dari sekitar Sidoarjo, sehingga perputaran ekonomi daerah ikut tumbuh,” katanya.
Bambang juga mengaitkan pelaksanaan program tersebut dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang disebutnya mengalami peningkatan dari sekitar 5,1 persen menjadi 5,9 persen.
Ia menilai, program berbasis layanan pangan seperti MBG turut mendorong aktivitas sektor pertanian, distribusi, hingga jasa pengolahan makanan.
Selain aspek ekonomi, ia memastikan kesiapan layanan selama Ramadan tetap terjaga. Makanan yang disiapkan, kata dia, dapat dimanfaatkan sebagai bekal berbuka puasa bagi para siswa penerima manfaat.
“Dari sisi gizi, rasa, hingga variasi menu sudah baik dan diminati anak-anak. Standarisasi dan proses sterilisasi juga sudah berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang mengingatkan agar kualitas pelayanan tetap dijaga secara konsisten di seluruh daerah.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi kelalaian yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.
“Jangan sampai yang sudah berjalan baik justru tercoreng oleh satu atau dua kasus pelayanan yang lalai hingga menimbulkan makanan tidak layak. Jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, tentu harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra, Supriyono, memandang keberadaan SPPG perlu didukung penuh oleh pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan bahan baku.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional MBG dalam jumlah besar harus diantisipasi dengan perencanaan matang, termasuk penyusunan master plan oleh pemerintah kabupaten.
“SPPG ini harus dipandang positif, khususnya oleh dinas pertanian dan instansi terkait. Kebutuhan bahan bakunya sangat besar, sehingga sumber produksinya juga harus dipersiapkan,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui regulasi yang jelas agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan petani tidak tergoda mengalihkan fungsi lahannya.
Di sisi lain, perwakilan pengelola SPPG Suko, Suhartono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran anggota DPR RI memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim yang terlibat.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Ini menjadi penyemangat bagi tenaga kerja maupun anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, serta pengelolaan yang konsisten, SPPG Suko diharapkan mampu menjadi contoh pelaksanaan MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Editor: Redaktur TVRINews