Penulis: Masrul Fajrin
TVRINews, Surabaya
Aliansi pelaku industri event di Jawa Timur mengeluhkan tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan terhadap kinerja sektor tersebut. Aspirasi ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin, 27 April 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri lima asosiasi industri event, yakni Forum Backstagers Indonesia (FBI) Jatim, Evendo Jatim, Asperapi Jatim, Rental Indonesia, dan Event Owners.
Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Jatim, Lukman Sadaya, mengatakan pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyuarakan kondisi industri yang tengah terpuruk.
"Kuartal pertama tahun ini penurunannya sampai 65 persen, baik dari sisi kinerja maupun omzet. Ini angka yang sangat besar," ujarnya.
Menurut Lukman, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan usaha. Ia mengingatkan agar situasi tidak kembali seperti masa pandemi Covid-19, saat banyak pelaku industri terpaksa menjual aset bahkan gulung tikar.
"Jangan sampai di kuartal kedua nanti kami kembali menjual aset seperti saat Covid. Waktu itu banyak yang menyerah dengan industri ini," tegasnya.
Ia menambahkan, industri event yang sempat pulih pascapandemi kini kembali tertekan.
"Pasca Covid kami mulai punya nafas baru, tapi dengan efisiensi ini nafas kami kembali terengah-engah," imbuhnya.
Selain dampak ekonomi, Lukman juga menyoroti belum jelasnya posisi industri event dalam struktur kebijakan pemerintah, termasuk terkait nomenklatur dan standar usaha.
Padahal, industri ini memiliki efek berantai yang luas terhadap berbagai sektor. Mulai dari pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pekerja kreatif seperti desainer dan dekorator.
"Dampaknya langsung dirasakan puluhan industri terkait. Ini sektor yang sangat multisektoral," jelasnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor event di Jawa Timur menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja pada 2025. Namun, kebijakan efisiensi membuat banyak pekerja, terutama freelancer, kehilangan pekerjaan.
"Dulu satu perusahaan bisa punya 20 sampai 25 karyawan in-house, sekarang rata-rata tinggal 2 sampai 4 orang. Penurunannya bisa sampai 60–70 persen," ungkapnya.
Sekretaris DPD Backstagers Indonesia Jawa Timur, Toufan WH, menegaskan bahwa industri event bukan sekadar sektor informal, melainkan melibatkan tenaga ahli dengan kontribusi ekonomi yang besar.
"Event bukan pemborosan. Ini sektor dengan multiplier effect yang luas," kata Toufan.
Sementara itu, Ketua DPD Industri Event Indonesia, Eko Febri, menyoroti persoalan administratif, terutama terkait klasifikasi usaha.
"KBLI sampai sekarang kami masih bingung mau menginduk ke mana. Di aplikasi procurement, kategori kami juga masih bias," tutur Eko.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai industri event atau MICE memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"MICE ini jangan dimasukkan ke anggaran yang diefisiensi, karena mendukung semua sektor, termasuk UMKM," tegas adik.
Ia juga mendorong pelaku industri untuk lebih adaptif terhadap arah kebijakan nasional dan tren global, seperti penguatan sektor pangan, energi, ekonomi hijau, serta pengembangan SDM dan digitalisasi.
Adik menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan proposal kegiatan, termasuk menyertakan proyeksi dampak ekonomi secara terukur.
"Ketika mengajukan proposal harus ada jaminan transaksi dan dampak turunannya. Ini penting untuk meyakinkan pemerintah," imbuh adik.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Jawa Timur akan menyusun pernyataan resmi untuk mendorong perhatian pemerintah terhadap industri MICE.
"Kami akan mengeluarkan statement bahwa MICE masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," pungkas adik.
Editor: Redaksi TVRINews