TVRINews, Sumsel
Kabupaten Musi Rawas bersiap menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah kabupaten telah menghibahkan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Agropolitan Muara Beliti untuk mendukung program nasional tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Dien Candra, menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dan saat ini tinggal menunggu survei lokasi oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami Kabupaten Musi Rawas ini menghibahkan tanah 10 hektare di lokasi Kompleks Perkantoran Agropolitan Muara Beliti,” ujar Dien Candra, Senin, 26 Mei 2025.
“Jadi tanah sudah bersertifikat dan tidak ada masalah. Untuk tim dari Kementerian PU akan datang mensurvei cocok atau tidaknya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat itu pada bulan Agustus ini,” lanjutnya.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Musi Rawas dapat segera dimulai, baik pada tahun ini maupun tahun depan. Sekolah tersebut akan menampung jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, dengan total 30 ruang kelas.
“Kami di situ diberi 30 dari SD, SMP dan SMA, sekitar 12, 12 dan 6,” jelas Dien.
Menurutnya, kebutuhan untuk jenjang SMP dan SMA tergolong tinggi di Musi Rawas karena jumlah sekolah menengah yang terbatas di beberapa kecamatan.
“Kami banyak dari SMP dan SMA karena mengingat untuk SMP biasanya satu kecamatan ada satu SMP, dan juga dua atau tiga kecamatan paling satu SMA. Jadi memang benar-benar dibutuhkan untuk SMP dan SMA yang banyak,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama dan sepenuhnya bebas biaya. Selain pendidikan formal, fasilitas penunjang seperti asrama, ruang olahraga, dan ruang pertemuan untuk orang tua siswa juga akan disediakan.
“Sekolah Rakyat ini bebas biaya, semuanya gratis. Jadi setiap anak yang tidak mampu kalau mempunyai kemampuan akan diterima di Sekolah Rakyat dan akan sekolah di sana seperti di asrama,” kata Dien.
Ia menambahkan, proses rekrutmen guru akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Lokasi Sekolah Rakyat yang berada di pusat ibu kota kabupaten dinilai strategis karena dekat dengan fasilitas umum dan pusat administrasi pemerintahan.
Baca Juga: MoU Pemkab Malaka dan Kejari Atambua, Bupati: Ini Langkah Awal Kawal Program Pemerintah
