TVRINews, Yogyakarta
Fenomena Not In Employment, Education, or Training (NEET) menjadi perhatian dalam analisis ketenagakerjaan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada individu yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan.
Data BPS menunjukkan bahwa dari sekitar 215 juta penduduk usia kerja, hampir 9 juta orang masuk dalam kategori NEET. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,1 juta di antaranya adalah perempuan. Banyak perempuan dalam kategori NEET yang memutuskan untuk tidak bekerja karena alasan pribadi.
Kelompok usia 20 hingga 24 tahun mendominasi jumlah NEET dengan angka 5,7 juta orang. Sementara itu, kelompok usia 15 hingga 19 tahun berjumlah 3,2 juta orang.
NEET dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu mereka yang termasuk angkatan kerja dan mereka yang bukan angkatan kerja. Sebagian individu dalam kategori NEET sebenarnya masih mencari pekerjaan atau baru saja kehilangan pekerjaan.
Data BPS menunjukkan sekitar 4,4 juta orang dalam kategori ini termasuk dalam angkatan kerja.
Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi NEET antara lain keterbatasan akses pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab keluarga, yang juga menjadi alasan utama seseorang tidak bekerja atau bersekolah.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai fenomena NEET di kalangan generasi Z ini juga menjadi salah satu materi dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah.
“Not In Employment, Education, or Training atau NEET ini tidak sama dengan pengangguran, kalau ada sebagian dari NEET yang bukan angkatan kerja, jadi sekitar 5 juta dari 9 juta bukan angkatan kerja, itu memang mereka memilih untuk tidak bekerja, jadi itu termasuk bukan pengangguran,” ujar Amalia, Sabtu, 1 Maret 2025.
Selain membahas fenomena NEET di kalangan generasi Z, Amalia juga menyampaikan materi dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, mengenai cara memaknai statistik untuk membantu perumusan kebijakan daerah yang lebih baik.
Indikator utamanya mencakup cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dan esensi konsepnya. Hal ini penting karena inflasi menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah, yang dipantau setiap pekan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPS.
