TVRINews, Ambon
Dalam kunjungan kerja reses ke Kota Ambon, Komisi VII DPR RI menyoroti ketimpangan layanan standardisasi dan pengujian produk UMKM di wilayah Indonesia Timur, khususnya antara Maluku dan Papua.
Saat meninjau Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan keprihatinannya atas pelayanan yang masih terpusat di Ambon, tanpa jangkauan maksimal ke wilayah Papua.
“Pelayanan pengujian sampel dan standardisasi produk UMKM belum merata, khususnya bagi wilayah Papua. Ini menjadi perhatian kami karena ketimpangan seperti ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri lokal,” ungkap Rahayu Saraswati.
Ia menambahkan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki tantangan geografis tersendiri. “Maluku ini 92,4% wilayah laut. Artinya, akses ke layanan sangat tergantung pada transportasi laut. Ini perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran pusat ke daerah kepulauan seperti Maluku dan Papua,” tegasnya.
Merespons temuan Komisi VII DPR RI, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menyatakan siap menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk membuka unit pelayanan teknis (UPT) baru.
“Kami akan menjajaki kemungkinan pembangunan balai baru yang lebih dekat dengan pelaku UMKM di Papua. Tadi disampaikan oleh Ibu Sara agar pelayanan lebih mendekati lokasi. Namun, sampai saat ini belum ada titik temu antara kami dan pihak-pihak yang berkepentingan di sana,” ujar Kepala BSKJI, Andi Rizaldi.
Menurut Rizaldi, saat ini UPT di Maluku memang belum dapat melayani wilayah luar Maluku secara optimal karena keterbatasan akses dan jangkauan. Ia memastikan BSKJI akan menindaklanjuti arahan Komisi VII DPR RI dengan mempercepat proses komunikasi dengan pemerintah daerah terkait.
Di sisi lain, Komisi VII juga memberikan apresiasi terhadap terobosan dan inovasi yang telah dilakukan oleh BSPJI Ambon. Menurut Rahayu Saraswati, sejumlah langkah yang diambil telah membantu mendorong sektor industri kreatif dan UMKM di wilayah timur Indonesia.
“Inovasi-inovasi yang dilakukan BSPJI Ambon perlu ditiru dan dikembangkan di daerah lain. Ini penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan UMKM secara nasional,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga meninjau langsung fasilitas laboratorium pengujian sampel yang dimiliki UPT BSPJI Ambon. Fasilitas ini dinilai sangat penting dalam mendukung kualitas produk UMKM agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Baca Juga: Otorita IKN Resmi Jadi Pelaksana Utama Pembangunan Infrastruktur, Tahap Dua Dimulai
