TVRINews, Kupang
Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) berbagi sepuluh Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas negara.
Dua di antaranya, yakni DAS Talau-Loes dan Mota Masin, kini menjadi fokus utama pengelolaan kolaboratif lintas negara melalui proyek bersama bertajuk Managing Indonesia–Timor-Leste Transboundary Watersheds (MITLTW).
Meski Nota Kesepahaman (MoU) dan Pengaturan Pelaksanaan (Implementation Arrangement/IA) telah ditandatangani antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAF) Timor-Leste, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Di antaranya belum terbentuknya struktur pengelolaan yang kuat, kesenjangan data lintas batas, serta kerusakan lingkungan di wilayah DAS.
Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek MITLTW berdurasi lima tahun (2025–2030) diluncurkan dengan pendanaan dari Conservation International dan Global Environment Facility (CI-GEF).
Di Indonesia, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perkumpulan Inovasi Tangguh Indonesia (InTI), mendukung Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, KLHK.
Sementara di pihak Timor-Leste, proyek ini dikelola oleh Conservation International Timor-Leste bersama Kementerian Pertanian dan Perikanan setempat.
Proyek MITLTW bertujuan mewujudkan pengelolaan kolaboratif terhadap ekosistem air tawar serta melindungi ketahanan air, pangan, dan mata pencaharian masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di DAS Talau-Loes dan Mota Masin.
“Pihak Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara Timor-Leste dalam membangun sistem pengelolaan DAS lintas batas yang berkelanjutan,” ujar Dyah Murtiningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, KLHK.
Dalam rangka mendukung implementasi proyek, Lokakarya Awal MITLTW diselenggarakan untuk menyempurnakan perencanaan teknis, strategi implementasi, dan memperkuat kerangka kerja kelembagaan serta pelibatan masyarakat.
Proses ini juga mengacu pada MoU dan IA yang telah disepakati sebelumnya, guna menjamin keterpaduan dan efektivitas proyek lintas batas ini.
