TVRINews, Manila
Lonjakan Harga BBM Picu Darurat Energi Nasional dan Ancaman Stagnasi Ekonomi Filipina
Jalanan Metro Manila, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan paling padat di dunia, kini menunjukkan pemandangan yang tak lazim: lengang.
Namun, kelancaran arus lalu lintas ini bukanlah buah dari kebijakan transportasi, melainkan dampak destruktif dari melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) akibat eskalasi konflik di Selat Hormuz.
Sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai hampir sebulan lalu, harga energi global meroket tajam.
Di Filipina, dampaknya terasa seketika. Perjalanan sejauh 26 kilometer dari Bandara Manila menuju Balai Kota Quezon City yang biasanya memakan waktu dua jam, kini dapat ditempuh hanya dalam 45 menit.
Kondisi ini memaksa Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status Darurat Energi Nasional selama satu tahun, terhitung sejak 25 Maret.
Fenomena ini membangkitkan memori kelam masa karantina COVID-19 lima tahun silam, di mana aktivitas ekonomi berhenti berdenyut.
Dilema di Garis Depan Kemiskinan
Di tengah kesunyian jalanan, dampak kemanusiaan mulai terlihat nyata. Di luar Gereja Baclaran yang biasanya riuh oleh pedagang dan peziarah, Ruben (27), seorang juru parkir, harus berjuang keras mendapatkan penghasilan. Setelah bekerja lebih dari 12 jam sejak dini hari, ia hanya mampu membawa pulang tips sekitar $6, kurang dari setengah pendapatan biasanya.
Emily Ruado, 59, Penjual Tisu [Ted Regencia/Al Jazeera]
"Artinya, perut keluarga saya akan lebih sering kosong," ujar Ruben menggambarkan situasi sulit yang dihadapinya.
Senada dengan Ruben, Emily Ruado (59), seorang pedagang tisu, mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa pendapatan hariannya merosot tajam dari $10 menjadi hanya $5 setelah kenaikan harga BBM. "Kami hanya sekadar bertahan hidup," keluhnya.
Ancaman Stagnasi Ekonomi
Krisis ini melampaui kesulitan individu; ia mengancam stabilitas makroekonomi Filipina.
Sebelum konflik Iran meletus, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini diproyeksikan berada di angka 5 persen. Namun, dengan melesatnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok, target tersebut kini dinilai semakin sulit dicapai.
Di sisi lain, berkurangnya armada transportasi publik seperti jeepney dan bus justru menyingkap borok infrastruktur negara. Stasiun-stasiun kereta api yang jumlahnya terbatas kini mengalami lonjakan penumpang yang masif, menciptakan penumpukan luar biasa pada jam sibuk.
Situasi ini tidak hanya memperlihatkan ketidaksiapan sistem transportasi massal Filipina, tetapi juga kembali mengingatkan publik pada skandal korupsi infrastruktur bernilai miliaran dolar yang hingga kini masih menjadi isu sensitif di dalam negeri.
Di bawah bayang-bayang Pekan Suci, Manila kini terjebak di antara jalanan yang sepi dan ekonomi yang melambat.
