TVRINews, Surabaya
Kapoksi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Haryo Soekartono, memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi instrumen vital dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan ini disampaikan langsung saat meninjau realisasi program di kawasan padat penduduk Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu menilai pelaksanaan BSPS di Surabaya berlangsung cepat dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan balai pelaksana di daerah.
"Ini merupakan program Presiden yang dijalankan Kementerian PKP. Pelaksanaannya berlangsung cepat dan terus dikawal oleh balai di daerah sehingga prosesnya dapat berjalan sesuai target," ujar Bambang Haryo di sela peninjauan.
Bambang Haryo menekankan bahwa pengawalan ketat menjadi kunci keberhasilan program. Ia menyebut transparansi pengelolaan anggaran di lapangan merupakan faktor non-teknis yang menentukan kualitas akhir bangunan. Pemotongan dana, menurutnya, adalah musuh utama dalam mewujudkan rumah layak huni bagi warga prasejahtera.
"Dari hasil peninjauan, mutu bangunannya cukup baik. Pelaksanaannya juga transparan, tidak ada pemotongan anggaran, serta diawasi langsung oleh Balai maupun kami sebagai wakil rakyat," tegasnya.
Kota Surabaya sendiri mendapatkan alokasi kuota sekitar 1.250 unit rumah penerima manfaat BSPS. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, dari total kuota tersebut, sekitar seribu unit rumah telah memasuki tahap pengerjaan. Sebagian lainnya bahkan hampir rampung dan segera siap ditempati oleh para penerima.
Peninjauan fisik ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memvalidasi bahwa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Kementerian PKP dan DPR RI berkomitmen menjaga akuntabilitas program yang menyasar langsung perbaikan kualitas hidup wong cilik ini.
Keberhasilan implementasi di Surabaya menjadi tolok ukur bagi keberlanjutan program. Bambang Haryo menegaskan komitmennya untuk terus mengusulkan kawasan-kawasan lain di daerah pemilihannya yang masih berkutat dengan masalah permukiman kumuh. Targetnya, semakin banyak keluarga yang bisa menghirup udara segar di hunian yang sehat, aman, dan bermartabat.
"Saya akan terus mengawal dan mengusulkan kawasan yang masih terdapat rumah tidak layak huni agar bisa mendapatkan bantuan serupa di tahap selanjutnya. Ini ikhtiar kita bersama untuk mengurangi backlog perumahan," pungkasnya.
Program BSPS merupakan salah satu tulang punggung pemerintah dalam menekan angka rumah tidak layak huni di Indonesia. Melalui pendekatan pemberdayaan swadaya masyarakat, warga diberikan stimulan dana untuk membangun atau merenovasi rumah mereka sendiri, sehingga rasa memiliki terhadap kualitas bangunan pun ikut terbangun.
