TVRINews, Jakarta
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut dirinya sedang bersama gubernur saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Ahmad Luthfi mengaku tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Ia mengatakan baru mengetahui informasi tersebut pada pagi hari setelah peristiwa OTT terjadi.
"Saya tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Taunya pagi setelah ada OTT itu sendiri," kata Luthfi, dikutip Kamis, 5 Maret 2026.
Luthfi juga mengaku terkejut ketika namanya disebut oleh Fadia Arafiq yang menyatakan bahwa saat OTT dilakukan dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah.
Meski demikian, Luthfi membenarkan bahwa Fadia memang sempat datang ke kediamannya pada Senin, 3 Maret 2026 malam. Namun, menurutnya pertemuan tersebut tidak berlangsung hanya antara mereka berdua.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu turut hadir sejumlah pejabat daerah, di antaranya Bupati Tegal serta Wakil Bupati Purbalingga.
Menurut Luthfi, pertemuan tersebut membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah menjelang rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Selasa siang.
Rapat koordinasi MBG tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Luthfi menjelaskan bahwa pada malam itu dirinya lebih dahulu menghadiri acara buka puasa bersama anggota organisasi Gerakan Pemuda Ansor sebelum menerima laporan dari sejumlah kepala daerah.
"Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Ansor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga menyampaikan laporan progres MBG. Bu Fadia juga meminta izin tidak bisa mengikuti rakor pada Selasa bersama para menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang," ujarnya.
Lebih lanjut, Luthfi menilai peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Kerja sama tersebut mencakup pemberian pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD agar mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Selain itu, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran serta selalu mematuhi hukum.
"Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati, wali kota, termasuk ASN, agar kita benar-benar menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Akuntabilitas serta transparansi harus dijalankan dengan baik," kata Luthfi.
Ia juga mengingatkan pejabat publik agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Menurutnya, kepala daerah harus menghindari gaya hidup hedon maupun memamerkan kekayaan.
"Ikan busuk itu berawal dari kepalanya. Karena itu kepala daerah harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat," tegasnya.
