TVRINews, Tanjungpinang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau seluruh pengguna air tanah, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha, agar segera mengurus perizinan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Kepri, M. Darwin, seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perizinan dan pengusahaan air tanah.
Darwin menjelaskan, regulasi tersebut, bersama dengan undang-undang terkait, menegaskan bahwa pengurusan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah kini bersifat wajib. Meski demikian, pemerintah pusat memberikan relaksasi atau amnesti berupa penundaan pemberlakuan sanksi dan denda bagi pengguna air tanah yang belum memiliki izin.
“Kebijakan relaksasi ini berlaku sejak tahun 2023 hingga batas akhir pada 31 Maret 2026. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan masa ini untuk segera mengurus perizinan,” ujar Darwin kepada tvrinews.com, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menambahkan, kewajiban perizinan ini berlaku bagi pengguna air tanah untuk kebutuhan pribadi dengan pemakaian lebih dari 100 meter kubik, serta bagi pelaku usaha mikro, menengah, dan besar. Menurutnya, perizinan penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya air tanah berjalan tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan.
Darwin menegaskan, setelah batas waktu 31 Maret 2026, pemerintah akan mulai memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait agar tidak menunda pengurusan izin.
Untuk memudahkan proses perizinan, Darwin menyampaikan bahwa seluruh persyaratan dapat diakses melalui media sosial resmi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau maupun melalui sistem perizinan daring Kementerian ESDM. Masyarakat diharapkan aktif mencari informasi dan segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
