TVRINews, Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki tunggakan hutang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 300 miliar. Hutang ini merupakan akumulasi tagihan BPJS dari kabupaten/kota yang belum terbayarkan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dedi, yang akrab disapa KDM, menyatakan bahwa tunggakan tersebut merupakan tanggungan dari periode kepemimpinan sebelumnya.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan protesnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan terkait alokasi anggaran tahun sebelumnya yang besar untuk belanja hibah, namun meninggalkan tunggakan tagihan BPJS sebesar Rp 300 miliar.
“Saya sangat menyayangkan adanya utang sebesar Rp 300 miliar kepada BPJS Kesehatan. Jika tunggakan ini tidak segera dilunasi, pelayanan BPJS kepada masyarakat akan terhenti dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat Jawa Barat. Hutang ini sudah ada sebelum saya menjabat,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai langkah solutif, Dedi berjanji akan segera mengambil keputusan terkait penyelesaian utang tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kewajiban pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat jauh lebih penting dibandingkan belanja hibah.
Selain itu, Pemprov Jabar juga harus mengeluarkan dana sekitar Rp 60 miliar setiap tahunnya untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang hingga saat ini masih terus merugi. Kondisi BIJB Kertajati belum optimal dan belum memberikan dividen yang cukup bagi Pemprov Jawa Barat.
Baca Juga:
| Diskominfo Kaltim Targetkan 841 Desa Terlayani Internet Gratis pada 2025 |
