TVRINews - Jakarta
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP), Yanni, mengajukan sejumlah gagasan besar untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua.
Dalam rapat pleno bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari beberapa waktu lalu, Yanni menyampaikan bahwa upaya tersebut mencakup penyaluran langsung dana Otsus ke rakyat melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan alokasi Dana Otsus menjadi 6 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, serta peneguhan Papua sebagai Tanah Injili yang diberkati sebagai simbol integrasi spiritual dan kebangsaan.
"Ketiga terobosan ini kami ajukan dengan satu tujuan besar, yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih nyata bagi rakyat Papua," ujarnya.
Sebagai anggota Komite yang membidangi Pokja Pembangunan Manusia dan Pendidikan, Yanni menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berfokus pada manusia yang berdaya, terdidik, dan sejahtera di tanahnya sendiri.
Menurutnya, formula dana Otsus yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, sementara kebutuhan fiskal untuk membangun infrastruktur dasar, layanan publik, dan penguatan sumber daya manusia meningkat tajam.
"Saya mengusulkan agar Dana Otsus Papua dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini, kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen agar lebih realistis dan berkeadilan," katanya lagi
Yanni menegaskan bahwa peningkatan alokasi dana Otsus merupakan upaya menegakkan keadilan fiskal antar wilayah. Papua membutuhkan anggaran yang cukup agar kebijakan otonomi khusus benar-benar menghasilkan percepatan pembangunan yang nyata di tingkat masyarakat.
Ia membandingkan situasi Papua dengan Aceh, yang saat ini tengah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh agar dana Otsus mereka naik dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan diperpanjang tanpa batas waktu.
"Kalau Aceh berani mengajukan kenaikan dua kali lipat, maka usulan Papua sebesar 6 persen sangat wajar dipertimbangkan," ucap Yanni.
Ia menambahkan bahwa saat ini Dana Otsus Papua hanya 2,25 persen dari DAU nasional, padahal wilayahnya telah dimekarkan menjadi enam provinsi, sehingga kenaikan menjadi 6 persen dinilai realistis agar setiap provinsi memiliki alokasi sekitar 1 persen untuk mempercepat pembangunan.
Lebih lanjut, Yanni menekankan kompleksitas tantangan Papua yang memiliki wilayah luas, infrastruktur terbatas, dan kondisi geografis ekstrem.
"Kebutuhan fiskal Papua tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Justru usulan 6 persen ini masih tergolong konservatif jika melihat kompleksitas dan kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.
Konsep ini juga selaras dengan teori ekonom Richard A. Musgrave yang menekankan peran negara dalam redistribusi fiskal untuk mencapai pemerataan kesejahteraan antar wilayah.
Gagasan peningkatan Dana Otsus Papua merupakan bentuk kebijakan afirmatif (affirmative fiscal policy) yang memastikan keadilan fiskal sehingga Papua mampu menyediakan layanan publik dasar secara memadai.
Yanni menegaskan bahwa peningkatan dana Otsus harus disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
"Sebagian besar dana ini idealnya disalurkan langsung ke masyarakat Papua melalui mekanisme BLT Otsus, agar kesejahteraan rakyat bisa dirasakan secara nyata," tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan manusia.
"Jika Papua mampu berdiri dengan martabatnya sendiri, maka di sanalah kemerdekaan menemukan maknanya. Dari ufuk timur Indonesia, cahaya kemajuan akan menyinari seluruh Nusantara," tutup Yanni.










