TVRINews, Jakarta
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki kehidupan keluarga nelayan di Indonesia.
Hal ini terkait dengan pentingnya memperhatikan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan penanganan sampah di kawasan pesisir yang masih memprihatinkan.
Desakan ini muncul dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In Wash Coalition Indonesia), yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah, mengungkapkan bahwa keluarga nelayan yang tinggal di wilayah pesisir menghadapi berbagai tantangan besar.
Tantangan tersebut meliputi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah, serta kondisi buruk terkait akses air bersih, sanitasi, dan penanganan sampah.
Menurutnya, perbaikan di sektor-sektor tersebut menjadi kunci bagi keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan.
Rosinah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), menambahkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan Prabowo.
Ia menegaskan bahwa perempuan nelayan, yang sering kali bekerja dalam produksi perikanan sekaligus mengurus rumah tangga, adalah pihak yang paling rentan terhadap dampak kondisi lingkungan yang buruk, termasuk masalah sanitasi dan air bersih.
“Perempuan pesisir Indonesia sangat berharap agar pemerintah segera memberikan solusi konkret terhadap kondisi yang kami hadapi. Kami dan anak-anak kami adalah pihak yang paling terpengaruh oleh buruknya kualitas air dan sanitasi,” tegas Rosinah.
Sejak 2019, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In Wash Coalition Indonesia) yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), serta lembaga lainnya, telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah yang dihadapi masyarakat pesisir.
Mereka menuntut adanya kebijakan yang memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi perempuan pesisir.
Ketua Umum KNTI, Dana Setiawan, menambahkan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat strategis.
Selain terlibat dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran ikan, perempuan pesisir juga memiliki peran vital dalam menjaga gizi keluarga.
Oleh karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus mempertimbangkan dampaknya bagi perempuan.
Dana juga menyoroti masalah sanitasi dan akses air bersih yang menjadi persoalan mendasar di kawasan pesisir.
Infrastruktur yang buruk dalam hal sanitasi dan pengelolaan sampah membuat kehidupan di pemukiman pesisir semakin sulit.
“Sayangnya, meskipun Indonesia ingin masuk ke dalam kelompok negara maju seperti G20, masih banyak rakyat yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak. Ini adalah masalah mendasar yang harus segera ditangani,” kata Dana.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya perbaikan kondisi kehidupan keluarga nelayan di Indonesia, masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama di sektor-sektor yang berhubungan dengan sanitasi dan air bersih di kawasan pesisir.
