TVRINews, Garut
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merespon temuan KPK terkait pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menganggarkan dana dengan jumlah besar untuk perjalanan dinas luar negeri sebagai bagian program pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Menanggapi adanya tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disusul dari menteri dalam negeri perihal perjalanan dinas ke luar negeri salah satunya sebagai upaya pengentasan masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Garut, Bupati Garut Rudy Gunawan pun angkat bicara.
Bupati Garut menyampaikan pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan dana sekitar Rp 760 miliar lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Anggaran tersebut berasal dari berbagai dinas di Kabupaten Garut. Dari total tersebut dianggarkan sekitar Rp 784 juta untuk perjalanan dinas luar negeri ke Jepang melalui program Genta Karya di Disnakertrans Garut. Meski angka tersebut dianggap signifikan ditambahkan dia jumlah tersebut sebenarnya masih kurang. Pemerintah Kabupaten Garut mengklaim dalam rangka pengentasan ini sudah maksimal menganggarkan dana dengan berbagai program yang diberikan .
“Terus terang saja anggaran 760 M yang dianggap KPK mengatasi kemiskinan, kami tidak tau , sejujurnya SPPD kami hanya 5M,“ ungkap Bupati Garut, Rudy Gunawan, 14 September.
Bupati Garut Rudy Gunawan pun mempersilahkan Kemendagri untuk mengecek dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Garut terkait temuan deputi pencegahan dan monitoring KPK.
Baca Juga: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Memberikan Bantuan Air Bersih Keliling
