TVRINews, Kalimantan Selatan
Sebanyak 103 satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, menerima program revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) tahun anggaran 2026. Progres pengerjaan fisik program tersebut terus berjalan, dengan sejumlah sekolah telah mencapai 75 persen.
Program revitalisasi ini menyasar 43 Sekolah Dasar (SD), 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 49 satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Tengah melakukan pengawasan dengan memanggil 103 kepala sekolah penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan guna mengevaluasi perkembangan pekerjaan fisik sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di masing-masing lokasi.
Kasi Intelijen Kejari Hulu Sungai Tengah, Andris Budianto, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan revitalisasi secara umum berjalan lancar. Kendala yang ditemukan sejauh ini hanya berupa keterlambatan minor akibat proses pengiriman material bangunan.
"Minus itu dikarenakan masih pemesanan bahan material yang rata-rata ada di Banjarmasin dan kemudian belum sampai di titik sekolah yang akan dilaksanakan kegiatan. Itu aja, tidak ada kendala yang signifikan terkait dengan minusnya kegiatan yang telah direncanakan," ujar Andris, dikutip Senin, 9 November 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Anhar, mengapresiasi pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Kejari HST terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Menurut Anhar, jumlah satuan pendidikan yang menerima bantuan pada 2026 cukup besar sehingga diperlukan langkah preventif dan mitigasi risiko terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan kegiatan.
"Di tahun ini cukup banyak yang diterima oleh Hulu Sungai Tengah jumlah sekolahnya, dan ini memerlukan berbagai hal tindakan preventif, mitigasi risiko AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) di lapangan," kata Anhar.
Ia menambahkan, pengawalan dari kejaksaan juga memberikan dampak positif bagi kepala sekolah dan pengelola kegiatan, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan pelaporan serta ketertiban administrasi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan, pelaksanaan program revitalisasi diharapkan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Tata kelola yang baik juga diharapkan menjadi rekam jejak positif bagi satuan pendidikan di Hulu Sungai Tengah untuk berpeluang memperoleh alokasi program pembangunan pada masa mendatang.
